PURWOREJO, epurworejo.com – Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi angkat bicara terkait belum meratanya penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo. Hal ini disampaikan saat gendu-gendo roso bersama kepala desa dan perangkat desa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kamis (18/12/2025).
Dion menegaskan bahwa meski program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik.
“Terkait MBG, walaupun ini di luar kewenangan kami, tetapi daerah memiliki kewajiban membantu jalannya program pemerintah pusat. Hari ini seluruh kuota dapur yang dialokasikan di Purworejo sudah penuh secara sistem,” kata Dion Agasi.
Namun, kondisi di lapangan dinilai belum sejalan dengan data sistem. Dion menyebut masih banyak titik yang tercatat sebagai penerima program tetapi tidak berjalan sama sekali.
“Kami melihat banyak titik yang sudah masuk sistem MBG, tetapi tidak ada programnya. Ada yang berjalan tapi progresnya sangat tidak signifikan. Ini perlu dievaluasi. Harapannya masyarakat segera bisa merasakan program dari Pak Prabowo ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan jika kondisi tersebut dibiarkan, maka masyarakat akan dirugikan karena pihak yang siap membangun dapur tidak dapat masuk akibat sistem terkunci oleh kuota penuh.
“Kalau dibiarkan, orang yang siap membangun dapur tidak bisa masuk, sementara dapur yang terdaftar tidak berjalan. Akhirnya kemanfaatan program tidak optimal,” ujarnya.
Dion menargetkan pada tahun 2026 seluruh penerima manfaat di Purworejo sudah bisa terlayani.
“Harapan saya tahun 2026 seluruh anak dan penerima manfaat sudah bisa terbangun pemenuhannya. Titik-titik yang tidak berjalan harus dievaluasi,” katanya.
Saat ini, lanjut Dion, jumlah dapur MBG yang beroperasi masih terbatas.
“Yang belum menerima masih banyak. Dari total yang ada baru sekitar 31 dapur yang beroperasi. Artinya baru sekitar 33–35 persen penerima manfaat yang terlayani. Belum separuh,” jelasnya.
Pemerintah daerah sebagai Satgas MBG tingkat kabupaten akan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti titik-titik yang hanya “tersangkut” di sistem tanpa progres.
“Kalau dibiarkan, tahun 2026 anggaran MBG bisa SILPA lagi. Yang paling penting, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat jadi tidak menerima,” tegasnya.
Selain memastikan pemerataan penerima manfaat, Dion juga menekankan pentingnya pengelolaan dapur sesuai petunjuk teknis.
“Ini juga jadi tugas kami. Seluruh dapur yang beroperasi harus menjalankan sesuai juklak juknis dengan baik, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan di Kabupaten Purworejo,” jelas Dion Agasi.(*)
Baca Berita Pantura
