GEBANG, epurworejo.com – Negara harus hadir untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, kesempatan, dan perlindungan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.
Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) khusus penyandang disabilitas yang digelar hasil kerja sama organisasi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan Partai Golkar di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang memiliki kekurangan. Menurutnya, mereka memiliki kemampuan dan potensi yang harus dihargai serta didukung oleh negara.
“Saya tidak mengatakan saudara-saudara kita ini adalah orang yang berkekurangan. Secara fisik mungkin berbeda dengan kita, tetapi yang sehat-sehat ini belum tentu bisa mengaji sebaik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita,” kata Bahlil.
Menurut dia, pelaksanaan MTQ khusus disabilitas menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi dan berkontribusi di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Bahlil mengatakan, nilai keadilan yang diajarkan dalam Al Quran tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
“Kaum disabilitas juga layak memperoleh akses yang sama di segala bidang. Tidak boleh mereka terabaikan terhadap hak-hak mereka. Bahkan karena kekhususannya, kaum disabilitas wajib memperoleh perhatian lebih dari negara,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga meminta Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang saat ini mengatur penyandang disabilitas. Jika aturan yang ada belum mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara optimal, Golkar siap mendorong perubahan kebijakan.
“Saya perintahkan Golkar harus dapat menginisiasi undang-undang pemberdayaan kaum disabilitas. Kalau undang-undang itu sudah ada, tolong dicek seberapa besar efektivitasnya dan seberapa besar kesempurnaannya,” katanya.
Ia menegaskan, apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi maupun substansi regulasi yang berlaku, Fraksi Golkar harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan perbaikan.
“Kalau belum sempurna, belum berpihak, dan belum bisa dieksekusi dengan baik, Fraksi Golkar harus berani berada di garda terdepan untuk merumuskan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Bahlil bahkan menyatakan akan menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden agar perhatian terhadap penyandang disabilitas semakin diperkuat dalam berbagai program pemerintah.
Menurut dia, seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi fisik, latar belakang pendidikan, maupun status sosial. Karena itu, pembangunan nasional harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil dan merata.
“Golkar tidak pernah memilih kasih. Satu suara dari penyandang disabilitas nilainya sama dengan satu suara dari orang yang bergelar doktor. Semua sama di mata negara,” ujarnya. (*)
