PURWOREJO, epurworejo.com – Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan mempercepat serapan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar di akhir tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, usai rapat kerja Komisi I bersama sejumlah OPD mitra kerja di ruang rapat DPRD Purworejo, Rabu (5/8/2026). Rapat tersebut membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.
Budi Sunaryo mengatakan, Komisi I menekankan agar setiap perubahan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos anggaran dengan mengedepankan skala prioritas.
“Perubahan anggaran yang kami bahas harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kami geser karena dinilai belum mendesak, kemudian dialihkan ke program yang dampaknya langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujar Budi.
Rapat tersebut diikuti oleh seluruh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi I, di antaranya Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sekretariat DPRD, 16 pemerintah kecamatan, serta lainnya.
Menurut Budi, hampir seluruh OPD mitra kerja Komisi I mengajukan perubahan anggaran. Karena itu, pihaknya memberikan sejumlah catatan kepada jajaran eksekutif agar pelaksanaan program dilakukan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain membahas perubahan anggaran, Komisi I juga mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan serapan anggaran pada sisa waktu pelaksanaan APBD tahun ini. Hal tersebut penting agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat terealisasi sesuai target.
“Kami juga memberikan sejumlah catatan kepada eksekutif agar dalam pelaksanaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Kami minta seluruh OPD terkait segera menindaklanjuti hasil pembahasan ini sehingga serapan anggaran bisa maksimal dan tidak ada SILPA yang besar di akhir tahun,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Purworejo sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.(*)
